, Jakarta - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM) Universitas Udayana , menunjukkan bahwa sampai dengan hari ke-dua sejak aksi mahasiswa, rektorat Universitas Udayana belum mengirimkan surat permintaan pencabutan kesepakatan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia ( TNI ).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana, I Wayan Arma Surya menjelaskan bahwa pada pertemuan sebelumnya, rektor sudah menyetujui untuk mencabut kesepakatan itu dan berkomitmen akan mengirimkan surat pencabutan dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Akan tetapi, sampai kini surat tersebut masih belum juga diberikan.
"Rektor setuju untuk mencabut perjanjiannya, namun kita masih belum menerima surat resmi apa pun yang dikirimkan kepada pihak TNI. Saat ini baru dua hari dari periode tujuh hari yang ditentukan," jelas Arma ketika diwawancara pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025.
Apabila dalam jangka waktu tujuh hari kerja surat tersebut tak kunjung dikirmkan, Arma menggarisbawahi bahwa mahasiswa Udayana bersiap untuk melancarkan gerakan berikutnya dengan tingkat kebesaran yang lebih luas lagi. "Aksi kami kemarin bukanlah kemenangan total. Kami bakal tetap membara dan meneruskan semangat pertempuran hingga tuntutan kami dipenuhi," katanya.
Terdapat dua tuntutan pokok dari para mahasiswa pada rapat besar yang diselenggarakan beberapa saat lalu. Yang pertama adalah menekankan kepada Rektor Universitas Udayana agar menghapuskan kolaborasi dengan Kodam IX/Udayana. Sedangkan yang kedua adalah mendorong institusi pendidikan tersebut supaya secara transparan mencabut pernyataan persetujuan bersama antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan TNI yang telah ditandatangi mulai tahun 2023.
Pada saat bersamaan, permintaan untuk mencabut perjanjian antara Departemen Pendidikan dan Angkatan Darat yang ditandatangani di tahun 2023 ini telah dipindahkan dari daftar tuntutan setempat oleh Arma, sebab rektornya tak memiliki wewenang langsung dalam hal ini. Sebagai gantinya, Badan Eksekutif Mahasiswa berencana mengajukan aspirasi mereka secara langsung kepada departemen terkait.
Universitas Udayana bekerja sama dengan TNI AD Kodam IX/Udayana. Kesepakatan ini dijabarkan dalam surat perjanjian bernomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 dan ditanda tangani pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025.
Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa perjanjian kolaborasi ini berdasarkan pada nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di tahun 2023.
Ikhsan Yosarie dari bidang Hak Asasi Manusia dan Sektor Keamanan di Institut Setara mengomentari kolaborasi antara Universitas Udayana dengan TNI AD atau Kodam IX/Udayana, yang ia anggap mencerminkan tendensi dominansi militer terhadap sektor sipil.
"Secara substansial, model kerja sama yang meliputi latihan pertahanan nasional, kuliah umum oleh Panglima TNI, KSAD, dan Pangdam IX/Udayana, serta pelatihan disiplin untuk mahasiswa baru, lebih condong menunjukkan dominansi militer terhadap kepolisian," ungkap Ikhsan pada pernyataannya. Tempo , Senin, 7 April 2025.
Ikhsan menyebutkan bahwa aspek keuntungan mutual pada bentuk kerjasama, misalnya kuliah umum atau pelatihan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang bisa disampaikan oleh para ahli kurang mencolok. "Namun sebenarnya topik-topik itu sering kali jadi poin utama dari berbagai kritikan kepada anggota TNI," imbuhnya.
0 Comments